Update dan Informasi Terbaru

INILAH.COM, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menumpahkan semua unek-unek mengenai tingkah laku para anggota DPR yang kerap mengkritik keras di setiap kesempatan Rapat Kerja bersama.
"Saya yang termasuk mengalami penderitaan sebagai seorang menteri. Waktu saya jadi menteri, saya duduk lama di depan DPR, kadang-kadang mereka seperti bersungguh-sungguh mengkritik keras. Dulu saya begitu naif mencatat semua pertanyaan mereka, tapi setelah mereka bertanya mereka keluar dan tidak peduli apakah dijawab atau tidak," ucapnya di Jakarta, Selasa (18/5) malam.

Ia menuturkan, pada masa awal, hal tersebut dianggap suatu ongkos demokrasi yang harus dibayar. Namun tak ayal tingkah polah anggota DPR itu membuat dirinya heran dan menimbulkan gejolak dibatinnya.
"Saya legowo dengan menganggap ini sebuah ongkos demokrasi yang harus dibayar. Tapi kalau orang secara terus-terusan berpura-pura dan media memuat serta tidak ada lagi yang menyatakan ini salah. Apalagi yang menjadi guidance kita," tuturnya.
Ia mencontohkan, ketika dirinya disangkut kasus bail out Bank Century senilai Rp6,7 triliun dimana hasil sidang Paripurna DPR Kasus Bank Century menyatakan dirinya dan Wakil Presiden Boediono bersalah dalam keputusan tersebut.
Berdasarkan keputusan tersebut, dirinya menjadi salah satu pihak yang diboikot DPR. Padahal, belum ada satu pun keputusan hukum yang menyebutkan bahwa dirinya maupun Boediono bersalah.
"Sedemikian pandainya politik diramu seolah-olah persoalan ini menjadi tanggung jawab satu orang. Apakah proses politik yang didorong dan di-motivated itu membolehkan untuk menghakimi tanpa pengadilan?" tandas Sri yang pada awal Juni mendatang menduduki posisi baru sebagai salahs satu Direktur Pelaksana Bank Dunia. [jib]
Sumber

Artikel Lainnya