Tuesday, June 8, 2010
JAKARTA-Laporan harta para kandidat walikota-wakil walikota Pematang Siantar hingga kemarin (3/6) masih dikaji oleh Direktorat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi (LHKPN KPK). Jika sudah selesai, maka hasilnya akan langsung diserahkan kepada KPU Pematang Siantar. KPU Pematang Siantar pula yang berhak mempublikasikan ke masyarakat mengenai hasil verifikasi harta para calon tersebut.
“Jadi, kalau toh di sini sudah selesai, kita tidak berwenang mempublikasikannya. Kalau ingin tahu, silakan nanti tanyakan langsung ke KPUD Pematang Siantar,” ujar Wuri, staf Direktorat LHKPN KPK, kepada koran ini, kemarin (3/6).
Wuri menjelaskan, dalam melakukan verifikasi laporan harta para kandidat yang maju di pilkada, pihaknya tidak terpaku kepada jadwal hari H pemungutan suara. Tingkat akurasi verifikasi lebih diutamakan, dibanding sekedar mengejar waktu hari H pilkada itu. “Yang jelas, kita mengusahakan secepatnya bisa selesai. Begitu selesai, langsung kita kirim ke KPU daerah,” terangnya.
Biasanya, lanjutnya, hasil verifikasi itu dijemput sendiri oleh pegawai sekretariat KPU daerah, atau difaks ke kantor KPU daerah. “Yang jelas kita tidak berhak menyampaikan ke wartawan. Biar KPU daerah sendiri yang menyampaikan. Memang aturannya seperti itu,” ucapnya.
Prosedur ini berbeda dengan hasil verifikasi harta para pejabat yang LHKPN-nya sudah disampaikan ke KPK. Wartawan bisa meminta data LHKPN itu, dengan surat permohonan resmi. Untuk para pejabat tinggi, seperti menteri, biasanya mereka mengumumkan langsung kepada wartawan, usai menyerahkan LHKPN ke KPK. Biasanya, saat memberikan keterangan, ada pimpinan KPK yang mendampingi. (sam)
Sumber
Technorati Tags: Sumatera, Humbang, Kalimantan, Tengah, Calon, 2010 - 2015, Daftar nama, Kandidat, Bupati, Wali kota, Calon Gubernur, Hasil, Perhitungan, Perolehan, Suara, Sementara, Update, Update Terbaru, Quick Qount, Lingkarang Survey Indonesia, LSI, Kecurangan, Money Politik, Pemalsuan Data, Manipulasi, Hasil Perhitungan Suara, Pematang Siantar LiveJournal Tags: Sumatera, Humbang, Kalimantan, Tengah, Calon, 2010 - 2015, Daftar nama, Kandidat, Bupati, Wali kota, Calon Gubernur, Hasil, Perhitungan, Perolehan, Suara, Sementara, Update, Update Terbaru, Quick Qount, Lingkarang Survey Indonesia, LSI, Kecurangan, Money Politik, Pemalsuan Data, Manipulasi, Hasil Perhitungan Suara, Pematang Siantar 43 Things Tags: Sumatera, Humbang, Kalimantan, Tengah, Calon, 2010 - 2015, Daftar nama, Kandidat, Bupati, Wali kota, Calon Gubernur, Hasil, Perhitungan, Perolehan, Suara, Sementara, Update, Update Terbaru, Quick Qount, Lingkarang Survey Indonesia, LSI, Kecurangan, Money Politik, Pemalsuan Data, Manipulasi, Hasil Perhitungan Suara, Pematang Siantar Blogger Labels: Sumatera, Humbang, Kalimantan, Tengah, Calon, 2010 - 2015, Daftar nama, Kandidat, Bupati, Wali kota, Calon Gubernur, Hasil, Perhitungan, Perolehan, Suara, Sementara, Update, Update Terbaru, Quick Qount, Lingkarang Survey Indonesia, LSI, Kecurangan, Money Politik, Pemalsuan Data, Manipulasi, Hasil Perhitungan Suara, Pematang Siantar
“Jadi, kalau toh di sini sudah selesai, kita tidak berwenang mempublikasikannya. Kalau ingin tahu, silakan nanti tanyakan langsung ke KPUD Pematang Siantar,” ujar Wuri, staf Direktorat LHKPN KPK, kepada koran ini, kemarin (3/6).
Wuri menjelaskan, dalam melakukan verifikasi laporan harta para kandidat yang maju di pilkada, pihaknya tidak terpaku kepada jadwal hari H pemungutan suara. Tingkat akurasi verifikasi lebih diutamakan, dibanding sekedar mengejar waktu hari H pilkada itu. “Yang jelas, kita mengusahakan secepatnya bisa selesai. Begitu selesai, langsung kita kirim ke KPU daerah,” terangnya.
Biasanya, lanjutnya, hasil verifikasi itu dijemput sendiri oleh pegawai sekretariat KPU daerah, atau difaks ke kantor KPU daerah. “Yang jelas kita tidak berhak menyampaikan ke wartawan. Biar KPU daerah sendiri yang menyampaikan. Memang aturannya seperti itu,” ucapnya.
Prosedur ini berbeda dengan hasil verifikasi harta para pejabat yang LHKPN-nya sudah disampaikan ke KPK. Wartawan bisa meminta data LHKPN itu, dengan surat permohonan resmi. Untuk para pejabat tinggi, seperti menteri, biasanya mereka mengumumkan langsung kepada wartawan, usai menyerahkan LHKPN ke KPK. Biasanya, saat memberikan keterangan, ada pimpinan KPK yang mendampingi. (sam)
Sumber
Technorati Tags: Sumatera, Humbang, Kalimantan, Tengah, Calon, 2010 - 2015, Daftar nama, Kandidat, Bupati, Wali kota, Calon Gubernur, Hasil, Perhitungan, Perolehan, Suara, Sementara, Update, Update Terbaru, Quick Qount, Lingkarang Survey Indonesia, LSI, Kecurangan, Money Politik, Pemalsuan Data, Manipulasi, Hasil Perhitungan Suara, Pematang Siantar LiveJournal Tags: Sumatera, Humbang, Kalimantan, Tengah, Calon, 2010 - 2015, Daftar nama, Kandidat, Bupati, Wali kota, Calon Gubernur, Hasil, Perhitungan, Perolehan, Suara, Sementara, Update, Update Terbaru, Quick Qount, Lingkarang Survey Indonesia, LSI, Kecurangan, Money Politik, Pemalsuan Data, Manipulasi, Hasil Perhitungan Suara, Pematang Siantar 43 Things Tags: Sumatera, Humbang, Kalimantan, Tengah, Calon, 2010 - 2015, Daftar nama, Kandidat, Bupati, Wali kota, Calon Gubernur, Hasil, Perhitungan, Perolehan, Suara, Sementara, Update, Update Terbaru, Quick Qount, Lingkarang Survey Indonesia, LSI, Kecurangan, Money Politik, Pemalsuan Data, Manipulasi, Hasil Perhitungan Suara, Pematang Siantar Blogger Labels: Sumatera, Humbang, Kalimantan, Tengah, Calon, 2010 - 2015, Daftar nama, Kandidat, Bupati, Wali kota, Calon Gubernur, Hasil, Perhitungan, Perolehan, Suara, Sementara, Update, Update Terbaru, Quick Qount, Lingkarang Survey Indonesia, LSI, Kecurangan, Money Politik, Pemalsuan Data, Manipulasi, Hasil Perhitungan Suara, Pematang Siantar
Artikel Lainnya
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 komentar:
Post a Comment
Terima Kasih atas kunjungannya