Tuesday, August 17, 2010
Jakarta, Satuiku.com
Gabungan LSM yg terdiri dari Pengawasan Masyarakat (PEKAT) Indonesia, Lembaga Kajian Pengawasan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (LKP3M) Kalsel, Bimasakti Kalsel, Forum Komunikasi Organisasi Satui (FOKOS) Tanah Bumbu, Aliansi Masyarakat Kalsel Di Jakarta (AMKAS) dan Solidaritas Rakyat Anti Korupsi (SORAK) hari ini (Senin,9/8/2010) mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama massa lebih dari 100 orang. Kedatangan mereka ke KPK dalam rangka menyampaikan orasi terbuka dan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi mantan Bupati Tanah Bumbu dr. H. Zairullah Azhar.
Zairullah dilaporkan telah melakukan tindak pidana korupsi lebih dari Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dengan modus operandi memungut Sumbangan Pihak Ketiga (SP3) dari perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan, pungutan tersebut masih terus dilakukan sampai akhir masa jabatan Zairullah sebagi bupati tanggal 30 Juli 2010, padahal SK Bupati Tanah Bumbu Nomor 551 tahun 2008 tentang Sumbangan Pihak Ketiga / Hibah dari Pengusaha Pertambangan dan Pelabuhan Khusus yang menjadi dasar pungutan itu sudah dibatalkan oleh Mendagri dengan SK Mendagri Nomor 52 tahun 2009 karena dinilai melanggar ketentuan Undang Undang. Bukti-bukti tentang pungutan dan kronologis kasus ini turut dilampirkan dalam laporan pengaduan gabungan beberapa LSM ini yang langsung diterima oleh KPK Bagian Pengaduan Masyarakat.
Ketua LSM PEKAT Indonesia, Banteng Yudha Pranoto mengatakan bahwa tindakan Zairullah dengan pungutan SP3 itu adalah bentuk pembangkangan terhadap tatanan tata negara dan patut dicurigai telah terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana tersebut. "Meskipun dana itu ditransfer ke Rekening yang katanya punya daerah, tapi nanti kita akan lihat penyimpangan itu dari Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati, kami harap KPK tidak mandul dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang korupsi" ujar Banteng.
Ratusan massa yang melakukan aksi di depan pagar KPK tampak diikuti oleh beberapa ibu-ibu, mereka membawa puluhan poster bergambar Zairullah dengan beragam tulisan agar KPK segera mengadili Mantan Bupati Tanah Bumbu tersebut. Aksi yang berlangsung kurang lebih dua jam itu berlangsung damai, mereka bubar setelah beberapa perwakilan mereka ditemui anggota KPK.(@dys)
Gabungan LSM yg terdiri dari Pengawasan Masyarakat (PEKAT) Indonesia, Lembaga Kajian Pengawasan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (LKP3M) Kalsel, Bimasakti Kalsel, Forum Komunikasi Organisasi Satui (FOKOS) Tanah Bumbu, Aliansi Masyarakat Kalsel Di Jakarta (AMKAS) dan Solidaritas Rakyat Anti Korupsi (SORAK) hari ini (Senin,9/8/2010) mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama massa lebih dari 100 orang. Kedatangan mereka ke KPK dalam rangka menyampaikan orasi terbuka dan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi mantan Bupati Tanah Bumbu dr. H. Zairullah Azhar.
Zairullah dilaporkan telah melakukan tindak pidana korupsi lebih dari Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dengan modus operandi memungut Sumbangan Pihak Ketiga (SP3) dari perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan, pungutan tersebut masih terus dilakukan sampai akhir masa jabatan Zairullah sebagi bupati tanggal 30 Juli 2010, padahal SK Bupati Tanah Bumbu Nomor 551 tahun 2008 tentang Sumbangan Pihak Ketiga / Hibah dari Pengusaha Pertambangan dan Pelabuhan Khusus yang menjadi dasar pungutan itu sudah dibatalkan oleh Mendagri dengan SK Mendagri Nomor 52 tahun 2009 karena dinilai melanggar ketentuan Undang Undang. Bukti-bukti tentang pungutan dan kronologis kasus ini turut dilampirkan dalam laporan pengaduan gabungan beberapa LSM ini yang langsung diterima oleh KPK Bagian Pengaduan Masyarakat.
Ketua LSM PEKAT Indonesia, Banteng Yudha Pranoto mengatakan bahwa tindakan Zairullah dengan pungutan SP3 itu adalah bentuk pembangkangan terhadap tatanan tata negara dan patut dicurigai telah terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana tersebut. "Meskipun dana itu ditransfer ke Rekening yang katanya punya daerah, tapi nanti kita akan lihat penyimpangan itu dari Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati, kami harap KPK tidak mandul dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang korupsi" ujar Banteng.
Ratusan massa yang melakukan aksi di depan pagar KPK tampak diikuti oleh beberapa ibu-ibu, mereka membawa puluhan poster bergambar Zairullah dengan beragam tulisan agar KPK segera mengadili Mantan Bupati Tanah Bumbu tersebut. Aksi yang berlangsung kurang lebih dua jam itu berlangsung damai, mereka bubar setelah beberapa perwakilan mereka ditemui anggota KPK.(@dys)
Artikel Lainnya
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 komentar:
Post a Comment
Terima Kasih atas kunjungannya