Monday, January 17, 2011
"KPK dan PPATK harus segera turun tangan dan menuntaskan kasus penggelapan pajak PT Arutmin ini," tutur Manager Kampanye Walhi Kalsel, Dwitho Prasetyandi, di Banjarmasin, Minggu (16/1).
Menurutnya aparat berwenang seperti KPK dan PPATK jangan segan-segan meski berhadapan dengan orang kuat dan grup Bumi Resourse.
Praktek penggelapan pajak oleh perusahaan tambang yang menguasasi 73.000 hektare areal tambang batu bara di tiga kabupaten di Kalsel ini, telah merugikan Negara dan khususnya masyarakat kalsel.
"Setiap tahun puluhan juta ton batu bara dikeruk dari bumi kalsel, tetapi kontribusi dan manfaat bagi daerah tidak ada,
bahkan pajak yang seharusnya jadi pendapatan bagi Negara justru diselewengkan," bebernya.
Lebih jauh dikemukakan Dwitho, tidak hanya PT Arutmin Indonesia, pihaknya juga mendesak adanya audit investigative terhadap ratusan perusahaan tambang yang beroperasi di kalsel. Pemerintah juga diminta membuat kebijakan moratorium perizinan tambang.
Di Kalsel tercatat ada 410 izin pertambangan yang terdiri dari enam kontrak karya, 41 PKP2B dan 361 Kuasa Pertambangan, tersebar di sejumlah kabupaten seperti Kotabaru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin, Banjar, Hulu Sungai Selatan, Tabalong dan Balangan. Sebanyak 410 usaha pertambangan tersebut menguasai 390.292 hektare areal konsesi dan sebagian berada dalam kawasan hutan.
Kasus dugaan penggelapan pajak  dilakukan PT Arutmin Indonesia ini, terkuak setelah polisi menangkap seorang makelar kasus Gayus yang membeberkan menerima dana hingga US$3 juta terkait pengurusan pajak PT Arutmin Indonesia, KPC dan Bumi Resourse. Sejauh ini kasus ini masih jalan ditempat. (DY/OL-3)
Sumber
--
Powered by Telkomsel BlackBerry® & Nokia E71
Artikel Lainnya
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 komentar:
Post a Comment
Terima Kasih atas kunjungannya