Update dan Informasi Terbaru

Pola seperti yang diberitakan di bawah ini sebenarnya terjadi di hampir seluruh perkebunan yang mengatasnamakan milik masyarakat dengan cara mengumpulkan sertifikat masyarakat sebagai jaminan melalui sistem kerja sama plasma.

Dan ternyata setelah program plasma selesai dan tidak jelas mekanisme bagi hasilnya perusahaan, perkebunan tetap berusaha untuk tetap bisa mendapatkan keuntungan dari apa yang terkandung didalam tanah tersebut yang sama sekali tidak ada hubunganya dengan program semula. Sebaiknya potensial konflik horizontal seperti ini segera di perhatikan secara seksama sebab permasalahan ini berkaitan dengan nasib ribuan sertifikat milik masyarakat.


Perusahaan Sawit Tahan Sertifikat Petani Plasma, Rabu, 23 Februari 2011 00:00 WIB. www.mediaindonesia.com
SERTIFIKAT lahan milik ribuan petani plasma di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, ditahan perusahaan inti perkebunan kelapa sawit. Perusahaan khawatir petani mengalihkan lahan milik mereka, dari perkebunan menjadi tambang.

"Ada ribuan sertifikat yang ditahan, meski petani mendesak haknya atas sertifikat itu," kata Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Selatan, Haryono, di Banjarmasin, kemarin.

Kasus ini menimpa sekitar 5.000 petani plasma, pemilik 7.500 hektare lahan perkebunan sawit. Petani sudah mendesak pengembalian sertifikat lahan mereka di bank penjamin yang sebenarnya sudah lunas.

Kepesertaan plasma mereka sudah berlangsung sejak 2002 dan kini sebagian besar sudah selesai.

Haryono mendukung kebijakan perusahaan perkebunan karena untuk menyelamatkan luas lahan perkebunan yang semakin terancam aksi alih fungsi lahan. "Penjualan lahan perkebunan sawit rakyat ke perusahaan pertambangan marak terjadi. Terutama di sejumlah kabupaten kaya tambang seperti Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kotabaru."

Selain beralih menjadi tambang, perluasan tanam kebun sawit terkendala tumpang-tindih dengan lahan hutan. (DY/N-2)

Sumber

--
Powered by Telkomsel BlackBerry® & Nokia E71

Artikel Lainnya