Saturday, March 27, 2010
TEMPO Interaktif, Balikpapan – Menteri Lingkungan Hidup, Gusti M Hatta, kaget saat melakukan tinjauan ke lokasi Hutan Raya Bukit Soeharto di Balikpapan, Kalimantan Timur. Di dalam kawasan hutan lindung seluas 67 ribu hektare ini terdapat delapan perusahaan pertambangan batu bara yang sudah produksi.
“Ini sudah dilaporkan? (aparatur hukum),” tanyanya pada sejumlah pejabat yang mendampinginya, Jumat (26/3).
Gusti makin dibuat heran saat menerima laporan adanya 52 izin kuasa pertambangan telah diberikan Kabupaten Kutai Kartanegara di area hutan lindung Bukit Soeharto. Divisi Perencanaan Universitas Mulawarman Hutan Lindung, Rustam mengatakan terdapat lima perusahaan batu bara sudah melakukan eksplorasi dan tiga diproses hukum.
“Sudah kami laporkan ke polisi, Kabupaten Kukar hingga Provinsi Kaltim. Namun tetap seperti ini,” paparnya.
Sesuai hasil pertemuan jajaran kabinet di Cipanas, Gusti meminta evaluasi ulang kebijakan pemerintah daerah dalam mengeluarkan izin kuasa pertambangan batu bara. Sejumlah izin yang tidak dimanfaatkan, katanya, akan direkomendasikan untuk dicabut sesuai kewenangan dimiliki masing masing pemerintah provinsi.
“Provinsi sebagai wakil pemerintah di daerah mempunyai kewenangan menindak bupati bupati yang tidak memperhatikan lingkungan,” paparnya.
Meninjau lokasi hutan lindung Bukit Soeharto, Gusti makin menyesalkan kondisinya yang memperburuk lingkungan di Kalimantan. Data Kementerian menunjukkan, Kalimantan berada di urutan kelima dari kondisi lingkungan hidup pulau-pulau di Indonesia.
“Indek kerusakan lingkungan hidup Kalimantan adalah 62,01 persen dan berada urutan ke lima. Berada di bawah Papua, Sulawesi dan Sumatera. Kalimantan hanya lebih bagus dibandingkan Jawa,” paparnya.
Gubernur Kalimantan TImur, Awang Faroek Ishak mengaku telah memerintahkan wali kota/bupati untuk selektif dalam pemberian izin kuasa pertambangan batu bara. Dia meminta ada evaluasi menyeluruh sehubungan izin kuasa pertambangan yang sebelumnya telah terlanjur diberikan.
“Kami menggalakkan penanaman pohon di kawasan yang terbuka. Ini untuk mengantipasi kerusakan lingkungan,” paparnya.
SG WIBISONO
“Ini sudah dilaporkan? (aparatur hukum),” tanyanya pada sejumlah pejabat yang mendampinginya, Jumat (26/3).
Gusti makin dibuat heran saat menerima laporan adanya 52 izin kuasa pertambangan telah diberikan Kabupaten Kutai Kartanegara di area hutan lindung Bukit Soeharto. Divisi Perencanaan Universitas Mulawarman Hutan Lindung, Rustam mengatakan terdapat lima perusahaan batu bara sudah melakukan eksplorasi dan tiga diproses hukum.
“Sudah kami laporkan ke polisi, Kabupaten Kukar hingga Provinsi Kaltim. Namun tetap seperti ini,” paparnya.
Sesuai hasil pertemuan jajaran kabinet di Cipanas, Gusti meminta evaluasi ulang kebijakan pemerintah daerah dalam mengeluarkan izin kuasa pertambangan batu bara. Sejumlah izin yang tidak dimanfaatkan, katanya, akan direkomendasikan untuk dicabut sesuai kewenangan dimiliki masing masing pemerintah provinsi.
“Provinsi sebagai wakil pemerintah di daerah mempunyai kewenangan menindak bupati bupati yang tidak memperhatikan lingkungan,” paparnya.
Meninjau lokasi hutan lindung Bukit Soeharto, Gusti makin menyesalkan kondisinya yang memperburuk lingkungan di Kalimantan. Data Kementerian menunjukkan, Kalimantan berada di urutan kelima dari kondisi lingkungan hidup pulau-pulau di Indonesia.
“Indek kerusakan lingkungan hidup Kalimantan adalah 62,01 persen dan berada urutan ke lima. Berada di bawah Papua, Sulawesi dan Sumatera. Kalimantan hanya lebih bagus dibandingkan Jawa,” paparnya.
Gubernur Kalimantan TImur, Awang Faroek Ishak mengaku telah memerintahkan wali kota/bupati untuk selektif dalam pemberian izin kuasa pertambangan batu bara. Dia meminta ada evaluasi menyeluruh sehubungan izin kuasa pertambangan yang sebelumnya telah terlanjur diberikan.
“Kami menggalakkan penanaman pohon di kawasan yang terbuka. Ini untuk mengantipasi kerusakan lingkungan,” paparnya.
SG WIBISONO
Artikel Lainnya
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 komentar:
Post a Comment
Terima Kasih atas kunjungannya